JKN Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Dasar Hukum Terbentuknya BPJS Kesehatan.

Kebijakan – kebijakan apa saja yang melandasi pembentukan BPJS Kesehatan?
UUD 1945 No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UUD 1945 No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Undang – Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang – Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara
Undang – Uindang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang – Undang No 33 Tahuin 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang – Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.

Merdeka.com – Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan telah menerima sebanyak 121.671.432 peserta. Itu terhitung sejak BPJS kesehatan pertama kali diluncurkan, 1 Januari 2014, hingga 9 Mei. Hal tersebut diungkapkan Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (13/5)..Beliau menguraikan, peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN sebanyak 86.4 juta orang. Sedangkan peserta non-PBI sebanyak 5.253.132 juta orang.

Peserta non-PBI terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Pekerja penerima upah terdiri dari eks peserta askes sosial sebanyak 11.400.451 orang, TNI sebanyak 1.367.573orang, Polri sebanyak 1.009.387 orang, dan eks Jamsostek serta BU baru sebanyak 8.917.862 orang.Peserta BPJS Kesehatan yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah atau mendaftar sendiri sebanyak 2.392.287 orang. Selanjutnya peserta bukan pekerja adalah penerima pensiun pemerintah 4.462.406 orang, veteran 450.680 orang, perintis kemerdekaan 2.713 orang, penerima pensiun swasta 14.312 orang, dan bukan pekerja lainnya sebanyak 629 orang.

Irfan mengatakan BPJS kesehatan telah menerima pendaftaran melalui website resmi www.bpjs-kesehatan.go.id, untuk mengatasi lonjakan pendaftaran peserta mandiri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga membuat prosedur pendaftaran cepat dalam rangka mengurangi antrean masyarakat.
“Pendaftaran peserta cepat dilakukan dibeberapa kantor cabang BPJS Kesehatan dengan jumlah pendaftaran lebih dari 200 per hari yang menggunakan aplikasi pendaftaran di bank,” ucap Irfan.

Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menambah daftar kerjasama dengan asuransi swasta. Setelah sebelumnya kerjasama dengan PT. Inhealth, kini BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan lima asuransi swasta lainnya.

Seperti diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris bahwa lima asuransi swasta tersebut yakni PT. Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri, PT ASuransi AXA Mandiri Financial Service, dan PT Asuransi AXA Financial Indonesia.
“Kerjasama ini dilakukan antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta melalui skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (COB). Sehingga manfaatnya jadi saling dikoordinasikan,” kata Fahmi saat ditemui di Kantor pusat BPJS Kesehatan, Rabu (8/5/2014).Fahmi menerangkan, COB itu proses di mana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama. “Seperti misalnya, satu orang dijamin oleh satu institusi tapi dibayar oleh dua badan. Bayaran itu tidak boleh melebihi dari manfaat yang diterima,” jelasnya.
Melalui skema tersebut, lanjut Fahmi, peserta asuransi bisa mendapatkan benefit lain yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, khususnya dalam pelayanan nonmedis seperti naik kelas perawatan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan perawatan lanjutann ekslusif dan bisa berobat ke rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam keadaan darurat.
“Sejauh ini telah ada 3 juta peserta terdaftar di asuransi komersial. Permasalahannya sekarang kan banyak yang khawatir ada biaya lagi yang dibayarkan. Dengan penawaran dari asuransi komersial, jadi tidak biaya lagi. Meski asuransi komersial ada limitasi, tapi ini akan menguntungkan,” jelasnya.
Rumahsakit Jasa Kartini sebagai Rumahsakit Umum Swasta Type C, yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sudah berpartisipasi dalam usaha melaksanakan program pemerintah melalui pelayanan BPJS sejak efektif mulai 1 januari 2014 sampai sekarang. Selama pelaksanaan pelayanan BPJS kami akui masih banyak yang harus terus kami perbaiki meliputi hal-hal sebagai berikut :
1.    Pemahaman Petugas di Rumahsakit Jasa Kartini mengenai Juklak-Juknis Pelayanan BPJS berkesinambungan.
2.    Proses Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, pasien, klien untuk bersama-sama menyamakan persepsi perihal pelayanan BPJS
3.    Komitmen dan Konsistensi terhadap aspek teknis dan prosedur BPJS yang tetap mengindahkan bentuk kerjasama simbiosis mutualisme antara PPK, BPJS, dan masyarakat.
4.    Fasilitas pendukung informasi mengenai seputar BPJS, dalam usaha meminimalisir perbedaan persepsi mentafsirkan ketentuan pelayanan BPJS.

Sejak tanggal 1 Januari sampai dengan Bulan Maret 2014 kecenderungan pelayanan BPJS yang telah kami laksanakan terus meningkat, sebagai gambaran pelayanan BPJS yang telah kami laksanakan disampaikan dalam table di bawah ini.

Gambaran pelayanan  BPJS setiap bulan terus mengalami peningkatan yang signifikan, dengan semakin menyeluruhnya informasi BPJS di masyarakat sudah barang tentu berpotensi digunakannya fasilitas penjaminan melalui BPJS sebagai alternative pertama penjaminan biaya kesehatan. Selama tiga bulan melaksanakan Pelayanan BPJS jumlah kasus yang kami layani sudah mencapai 60% dari total kasus di Rumahsakit Jasa Kartini, oleh karena itu konsentrasi semua pihak dari mulai lembaga BPJS, Pemerintah, PPK, Profesional Kesehatan, dan Masyarakat pada umumnya harus semakin serius, informative, objektif, integral dan proforsional demi terciptanya pelayanan kesehatan paripurna di Negara Republik Indonesia tercinta ini.

GINGIN GINANJAR
Direktur Umum dan Keuangan
RS Jasa Kartini Tasikmalaya

credible | accessible | reliable | excellent

'